BKD Lampung Canangkan Zona Integritas, Sekdaprov Tekankan Implementasi Nyata

- Editor

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Marindo Kurniawan bersama Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi | Foto: Ist.

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Marindo Kurniawan bersama Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi | Foto: Ist.

Inti LampungKabar Lampung | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin apel pagi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Marindo Kurniawan bersama Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. Prosesi ini turut disaksikan oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana.

Baca Juga :  Sebanyak 300 Ribu Lebih Rumah Tidak Layak Huni di Lampung, Pemprov Upayakan Penanganan

Melalui ikrar yang dibacakan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BKD menyatakan komitmen untuk membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi. Mereka juga berjanji menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, ASN BKD menegaskan penolakan terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi. Mereka juga berkomitmen menghindari konflik kepentingan serta memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas.

Dalam amanatnya, Marindo Kurniawan mengapresiasi langkah BKD yang memulai pembangunan zona integritas. Ia menilai inisiatif tersebut sebagai fondasi penting dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pj Sekdaprov Lampung Buka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2024

Namun demikian, Marindo mengingatkan agar pencanangan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. “Zona integritas bukan sekadar ikrar atau simbol, tetapi harus dimaknai sebagai kebutuhan bersama. Ini tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Marindo. (*)

Berita Terkait

Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Munas HIPMI 2026, Gubernur Sambut Jajaran Pengurus Pusat dan Daerah
Pemprov Lampung Dorong Reforma Agraria untuk Cegah Ketimpangan Penguasaan Lahan
Wagub Jihan: Kepemimpinan Adaptif Jadi Kunci Daya Saing dan Ketahanan Daerah
Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Perangkat Daerah
Sekdaprov Lampung Dorong Digitalisasi Pengawasan melalui Aplikasi e-Review
Hari Lahir Pancasila, Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Persatuan dan Kepentingan Rakyat
Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Air untuk Jaga Ketahanan Pangan
Gaji Ke-13 ASN Pemprov Lampung Mulai Cair 2 Juni 2026

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 22:47 WIB

Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Munas HIPMI 2026, Gubernur Sambut Jajaran Pengurus Pusat dan Daerah

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:09 WIB

Pemprov Lampung Dorong Reforma Agraria untuk Cegah Ketimpangan Penguasaan Lahan

Senin, 8 Juni 2026 - 18:37 WIB

Wagub Jihan: Kepemimpinan Adaptif Jadi Kunci Daya Saing dan Ketahanan Daerah

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:41 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Perangkat Daerah

Selasa, 2 Juni 2026 - 19:36 WIB

Sekdaprov Lampung Dorong Digitalisasi Pengawasan melalui Aplikasi e-Review

Berita Terbaru

Ilustrasi | Foto: Ist.

Budaya Lampung

Sejarah Sekala Brak: Jejak Awal Peradaban dan Budaya Orang Lampung

Rabu, 10 Jun 2026 - 10:42 WIB

Kiri pakaian adat Pepadun dan Kanan pakaian adat Saibatin | Foto: Ist.

Budaya Lampung

Apa Perbedaan Lampung Saibatin dan Pepadun? Ini Penjelasannya

Selasa, 9 Jun 2026 - 11:01 WIB