DPRD Lampung Soroti Paradoks Industri Ayam, Dorong Penguatan Hilirisasi Pangan Daerah

“Kebutuhan pasar terhadap produk olahan sangat tinggi. Oleh sebab itu, momentum ini harus kita manfaatkan agar potensi ekonomi tersebut tidak lari ke luar daerah,” kata Mikdar.

- Editor

Minggu, 18 Januari 2026 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Lampung Mikdar Ilyas | Foto: Ist.

Anggota DPRD Lampung Mikdar Ilyas | Foto: Ist.

Inti LampungEkonomi dan Bisnis | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti paradoks ekonomi yang masih terjadi pada sektor pangan, khususnya komoditas daging ayam.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar, menilai Lampung hingga kini masih kehilangan potensi nilai tambah karena lemahnya industri pengolahan di daerah.

Ia menilai kondisi tersebut terlihat dari pola distribusi ayam hidup yang diproduksi di Lampung, namun justru diolah di luar daerah sebelum akhirnya kembali dipasarkan ke Lampung dalam bentuk produk jadi.

Baca Juga :  Penguatan SDM, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tingkatkan Kapasitas ASN

Mikdar menyoroti paradoks ekonomi yang sering terjadi pada komoditas daging ayam. Ia merasa ironis melihat penjualan ayam hidup dari Lampung keluar.

Kemudian kembali ke Lampung dalam bentuk daging fillet (olahan) untuk memenuhi kebutuhan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, tingginya kebutuhan produk olahan seharusnya menjadi peluang strategis bagi Lampung untuk memperkuat industri hilir pangan.

Selama ini, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah produsen unggas, namun nilai tambah dari sektor tersebut belum sepenuhnya dinikmati di tingkat lokal.

Baca Juga :  Dukung Pertumbuhan Industri Bernilai Tambah, Gubernur Mirza Resmikan Lampung Refinery Cargill

“Kebutuhan pasar terhadap produk olahan sangat tinggi. Oleh sebab itu, momentum ini harus kita manfaatkan agar potensi ekonomi tersebut tidak lari ke luar daerah,” kata Mikdar, Minggu (18/01/2026).

Ia menekankan, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya bisa menjadi pengungkit pertumbuhan industri pengolahan pangan di daerah, bukan justru memperbesar ketergantungan pada produk olahan dari luar Lampung. (*)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026
Disperindag Lampung Ajak UMKM Naik Level di Era Digital Lewat Pemanfaatan Teknologi AI
Wagub Jihan Tinjau Langsung Harga dan Stok Bahan Pokok di Pasar Jelang Idulfitri
Rakor Inflasi Februari 2026, Pemprov Lampung Dorong TPID Lebih Aktif Awasi Harga Pasar
DPRD Lampung Dorong Transformasi Digital Ekonomi Perempuan
Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Gubernur Lampung Perketat Pengawasan Distribusi Bahan Pokok
Provinsi Lampung Catat Inflasi Terendah pada Januari 2026
Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Targetkan Nilai Tambah Peternakan
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 19:17 WIB

Pemprov Lampung Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026

Kamis, 12 Maret 2026 - 15:48 WIB

Disperindag Lampung Ajak UMKM Naik Level di Era Digital Lewat Pemanfaatan Teknologi AI

Rabu, 4 Maret 2026 - 16:47 WIB

Wagub Jihan Tinjau Langsung Harga dan Stok Bahan Pokok di Pasar Jelang Idulfitri

Senin, 23 Februari 2026 - 15:16 WIB

Rakor Inflasi Februari 2026, Pemprov Lampung Dorong TPID Lebih Aktif Awasi Harga Pasar

Selasa, 10 Februari 2026 - 21:37 WIB

DPRD Lampung Dorong Transformasi Digital Ekonomi Perempuan

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda | Foto: Ist.

Ekonomi dan Bisnis

Pemprov Lampung Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 7 Apr 2026 - 19:17 WIB