Inti Lampung – Politik | Kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Bandar Lampung kini berada di titik nadir. Kepastian mengenai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI hingga kini masih gelap gulita menyusul terbitnya surat penundaan tanpa batas waktu yang memicu gelombang keresahan di tingkat akar rumput.
Penundaan tersebut tertuang dalam surat Nomor: B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua H. Riza Mirhadi dan Sekretaris Ali Wardana. Keputusan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah mundur yang berpotensi melumpuhkan roda organisasi di ibu kota Provinsi Lampung tersebut.
Ketidakjelasan ini mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dedi Hermawan, akademisi dari Universitas Lampung (Unila), menekankan bahwa sebagai partai politik tertua dan matang, Golkar seharusnya memberikan keteladanan dalam berdemokrasi.
“Golkar adalah parpol dengan sejarah panjang. Sangat disayangkan jika mekanisme internalnya tersandera oleh ketidakpastian. Ini adalah ujian bagi Golkar untuk menunjukkan demokrasi substansial, di mana aturan main (AD/ART) ditegakkan secara konsisten, bukan justru menciptakan stagnasi yang merugikan organisasi,” kata Dedi.
Senada dengan itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansyah, mengingatkan pentingnya mengakomodir suara arus bawah. Menurutnya, suara Pengurus Kecamatan (PK) dan struktural di tingkat bawah adalah fondasi kekuatan partai.
“Demokrasi di tubuh partai harus tumbuh dari bawah. Jika suara pengurus kecamatan dan struktur akar rumput diabaikan demi kepentingan elit atau kelompok tertentu, maka legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan nanti akan lemah. Golkar harus mampu menjaga muruahnya sebagai partai yang demokratis,” tegas Candrawansyah.
Sementara itu, Ketua PD AMPG Kota Bandar Lampung, Miftahul Huda, meyakini bahwa kebuntuan ini telah menjadi atensi serius DPP Partai Golkar di Jakarta, terutama menjelang Rapimnas pada 20 Desember 2025.
“Sudah menjadi atensi DPP. Kemungkinan akan segera diplenokan malam ini juga. Kami berharap DPP mengambil langkah strategis dengan menimbang kepentingan partai di atas kepentingan individu atau keluarga tertentu,” ungkap Miftahul.
Ia menambahkan bahwa sosok yang terpilih nanti harus memiliki jejak elektoral yang jelas, baik di legislatif maupun eksekutif, guna menyongsong target pemenangan Pemilu 2029. “Partai Golkar adalah partai kader, di mana setiap kader memiliki hak yang sama untuk mengabdi tanpa ada sekat hegemoni tertentu,” imbuhnya.
Kini, mata kader Golkar Bandar Lampung tertuju pada rapat pleno DPP di Jakarta. Publik menanti apakah pusat akan segera memutus rantai ketidakpastian ini demi menyelamatkan marwah partai, atau justru membiarkan konflik internal ini menggerus elektabilitas partai di masa depan.
Jika suara arus bawah dan prinsip demokrasi substansial diabaikan, bukan tidak mungkin kejayaan “Pohon Beringin” di Kota Tapis Berseri akan terancam tumbang sebelum Pemilu 2029 dimulai. (*)
Komentar