Inti Lampung – Kabar Lampung | Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, sepakat dengan pandangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahwa kebijakan impor tapioka, baik melalui mekanisme larangan dan pembatasan (lartas), penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), maupun penghentian total impor, hanyalah langkah solusi jangka pendek.
Kunci solusi jangka panjang justru terletak pada peningkatan produktivitas petani singkong dari rata-rata 10–20 ton per hektare menjadi 40–60 ton per hektare.
“Kalau produktivitas naik, daya saing singkong dan produk turunannya juga tumbuh. Harga bisa ditekan tetapi petani tetap sejahtera,” kata Fauzi kepada wartawa, Kamis (26/06/2025).
Ia menekankan kebutuhan data produksi yang akurat sebagai landasan kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa ada perbedaan angka yang signifikan dari berbagai pihak terkait data berapa totalbproduksi tepung tapioka baik di Lampung maupun secara nasional.
Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, lanjutnya, data produksi tapioka dari Lampung versinya berbeda-beda. 1,4 juta ton data dari satu pihak, 4 juta ton dari pihak pengusaha, 4- 4,2 juta ton data dari kantor pajak.
“Jadi, sebelum memutuskan bentuk pengaturan impor, validasi data itu mutlak diperlukan, berapa sebenarnya produksi dan kebutuhan nasional tapioka pertahun,” tegasnya. (*)
Komentar