Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya penguatan pendidikan antikorupsi melalui penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai muatan lokal di sekolah.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertema “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Apresiasi ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Pemprov Lampung dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Lampung, penerapan PAK pada jenjang pendidikan menengah telah diatur melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya membangun karakter dan menanamkan nilai integritas kepada peserta didik sejak di lingkungan sekolah.
Pelaksanaan pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman tentang tindak pidana korupsi, tetapi juga pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai yang ditanamkan mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian, serta keberanian sebagai fondasi pembentukan generasi yang berintegritas. (*)


















Komentar