Pemerintah Provinsi Lampung menyambut masukan DPRD terkait perlunya memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU belum menunjukkan perbaikan. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya pengawasan petugas serta penyalahgunaan sistem barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan mengungkapkan, berdasarkan temuannya di lapangan, terdapat dugaan praktik manipulasi identitas kendaraan dalam proses pembelian BBM bersubsidi.
Salah satu modus yang disorot adalah penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan dengan cara mengganti nomor polisi atau pelat kendaraan.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya. (*)


















Komentar