Inti Lampung – Kabar Lampung | Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 guna memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (24/12/2025). Dalam forum tersebut, Kemendagri menilai kinerja pengelolaan fiskal Provinsi Lampung berada dalam kondisi stabil dan semakin menguat.
Berdasarkan pemetaan Kemendagri, Provinsi Lampung masuk dalam kategori Fiskal Kuat, yang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal yang semakin solid serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan struktur keuangan daerah yang sehat, resilien, dan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan serta memperluas pelayanan publik.
Pada aspek belanja daerah, kinerja Provinsi Lampung juga menunjukkan hasil yang progresif. Hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tercatat melampaui rata-rata nasional provinsi sebesar 76,80 persen. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif, sekaligus memastikan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
Realisasi belanja yang tinggi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong peredaran uang di daerah melalui belanja publik yang produktif dan berdampak langsung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi strategi yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung akan mengikuti dan mengimplementasikan saran serta rekomendasi strategi dari pemerintah pusat. Langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan difokuskan pada penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pengendalian internal agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan mitigasi yang terukur dan pendampingan yang berkelanjutan, kami optimistis pengelolaan APBD di Provinsi Lampung akan semakin optimal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kami terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan APBD berjalan lebih cepat, lebih efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan kas daerah, posisi kas Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar Rp1,35 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak menahan dana di kas, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang progresif dan melampaui rata-rata nasional, serta pengelolaan kas daerah yang aktif dan produktif.
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta meningkatkan sinergi lintas pemerintah daerah agar APBD benar-benar menjadi instrumen utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
