Inti Lampung – Politik | Polda Lampung mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar terkait isu-isu politik yang dapat memicu konflik pada media sosial.
Hal itu disampaikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika. Dia menyebut media sosial merupakan alat yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Masyarakat harus menggunakan media ini dengan bijak, khususnya dalam masa Pilkada.
Helmy menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi. Sebelum menyebarkannya dan memastikan sumber berita dapat terpercaya. Jangan mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya.
“Intinya masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baca, telaah, kroscek, atau tabayyun terlebih dahulu sebelum menerima atau membagikan informasi. Kita harus bersama-sama menjaga kondusifitas selama masa Pilkada ini,” kata dia.
Selain itu, Kapolda juga berharap kepada masyarakat dan media agar dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan independensi.
Menurutnya, pers dan masyarakat harus bersinergi untuk menjaga Pilkada ini berlangsung damai, tertib, dan demokratis. “Kami, pihak kepolisian, siap mendukung penuh agar tercipta suasana yang aman dan kondusif,” ujarnya.
“Dengan demikian, bijak dalam bermedia sosial. Sehingga dapat mencegah penyebaran berita bohong yang dapat merusak jalannya Pilkada. Sehingga proses demokrasi bisa berjalan lancar dan damai,” tandasnya.
Diketahui, Komite Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), sebuah organisasi pemeriksa fakta berbasis relawan, melihat terjadi peningkatan penyebaran hoaks di ruang digital.
Dari kasus Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Mafindo memperkirakan hoaks akan meningkat pada Pilkada 27 November 2024. “Potensi risiko semakin tinggi. Peningkatan disinformasi ini mengancam stabilitas sosial dan demokrasi,” sebut Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho. (*)
Komentar