Inti Lampung – Politik | Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada sering kali disertai dengan membanjirnya berita hoaks di media digital. Berbagai pihak memperkirakan, berita hoaks juga akan membanjiri ranah digital jelang Pilkada 2024.
Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS), Iradat Wirid mengatakan, hoaks atau kabar bohong yang merajalela di internet, menyebabkan penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil menjadi kerepotan dalam menanggulanginya.
Hal itu diungkapkannya dalam diskusi bertajuk Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu: Upaya Multipihak di Indonesia di Fisipol UGM, Kamis (29/8/2024) lalu. “Terdapat tekanan terhadap para pemilih yang bersifat mengintimidasi secara langsung,” kata dia.
Tak hanya itu, lanjutnya, terjadi penyebaran disinformasi untuk mengelabui pemilih, adanya gangguan jalur komunikasi lawan sehingga sulit berkomunikasi dengan pemilih, dan hak seseorang untuk memilih diusik.
Peneliti Perludem, Heroik Pratama mengatakan, jika mengacu pada riset 2021, ruang kontestasi dalam Pemilu tidak tidak hanya terjadi pada di dunia riil, tetapi juga di dunia digital. Kontestasi di dunia digital banyak memunculkan hoaks yang membuat terjadinya gangguan-penggunaan hak pilih, proses pemilu, dan legitimasi terhadap hasil pemilu.
Ia mencontohkan informasi hoaks yang sering muncul, dalam Pemilu selalu muncul meme ODGJ yang memilih. Padahal, ODGJ memang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
Komite Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), sebuah organisasi pemeriksa fakta berbasis relawan, melihat terjadi peningkatan penyebaran hoaks di ruang digital.
Laporan semester I 2024 menunjukkan ada peningkatan hoaks karena berlangsung Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024. Hoaks itu mewabah pada berbagai tahapan pemilu dari mulai pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan.
Pada semester I 2024, terdapat 2.119 hoaks. Jumlah ini hampir mendekati total temuan sepanjang 2023 (satu tahun). Peningkatan jumlah ini dipicu oleh pemilu 2024, yang rawan disinformasi.
Dari kasus Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Mafindo memperkirakan hoaks akan meningkat pada Pilkada 27 November 2024. “Potensi risiko semakin tinggi. Peningkatan disinformasi ini mengancam stabilitas sosial dan demokrasi,” kata Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho.
Tingginya konstalasi politik menjelang Pilkada, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengajak seluruh masyarakat dan anggota kepolisian bersama memerangi isu hoaks menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung.
Kapolda menyatakan, masyarakat kini sangat mudah mendapatkan informasi melalui dunia maya. Pada tahun politik, banyak pihak yang ingin memengaruhi persepsi masyarakat. Dia menyebut salah satu cara yang paling efektif menyebarkan informasi adalah menggunakan media sosial.
“Kita bersama masyarakat bisa memerangi informasi hoaks yang beredar menjelang Pilkada dengan bersikap bijak terhadap informasi terkait penyelenggaraan Pilkada maupun lainnya agar tercipta situasi aman dan kondusif di Lampung,” ujarnya, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Kapolda juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampung, dalam menyambut Pemilu sebagai suatu pesta demokrasi harus disambut dengan senang dan gembira.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Iskardo P Panggar menyebutkan, terkait informasi hoaks, pihaknya telah mempersiapkan tim dari tingkat desa hingga provinsi untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Kita sudah persiapkan tim pengawas sampai tingkat desa. Upaya lain penguatan kapasitas petugas di lapangan sudah dilakukan sehingga secara prinsip Bawaslu sudah siap mulai dari saat ini,” ungkap Iskardo. (*)
Komentar