Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah akan difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat perdesaan. Pendekatan ini diarahkan untuk menggantikan pola pembangunan *trickle-down economy* atau tetesan ke bawah menjadi *bottom-up economy* yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung. Sejumlah kepala daerah, unsur Forkopimda, pelaku industri keuangan, asosiasi usaha, akademisi, dan pimpinan media massa turut hadir.
Dalam pemaparannya, Mirza menyoroti struktur ekonomi Lampung yang masih ditopang sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 28 hingga 30 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan masyarakat desa sebagai pelaku utama ekonomi daerah.
Ia menilai pola pembangunan yang selama ini lebih banyak memberikan insentif modal kepada konglomerasi industri besar belum cukup efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat masyarakat bawah.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tutur Gubernur. (*)


















Komentar