Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan tata kelola kehutanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahura Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Menurut Jihan, pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan kawasan. Potensi ekonomi hutan juga perlu dikembangkan secara terukur agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Ia meminta jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terutama petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan, memahami kondisi wilayah tugas masing-masing secara menyeluruh.
Pemahaman tersebut mencakup pemetaan kawasan rawan kebakaran, potensi konflik lahan, titik perambahan, kebutuhan rehabilitasi hutan, hingga peluang pengembangan komoditas unggulan.
“Pengelolaan hutan bukan hanya menjaga kawasan, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan produktivitasnya mampu mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan,” ujar Wagub.
Jihan juga meminta setiap KPH menindaklanjuti pemetaan potensi dan persoalan wilayah dengan langkah konkret, seperti pendampingan masyarakat, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kualitas produk, serta penguatan akses pasar dan rantai pasok. (*)


















Komentar