Inti Lampung – Ekonomi dan Bisnis | Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (25/11/2024).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh Pemerintah Daerah agar terus menjaga inflasi di daerahnya masing-masing di tengah situasi global yang terus bergerak dinamis. Adapun angka inflasi nasional Oktober 2024 sebesar 1,71% (yoy) dan 0,08% (mtm).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-3 November 2024 lebih banyak dibanding dengan kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH.
Pudji juga menyampaikan bahwa komoditas penyumbang utama IPH terbesar di Pulau Sumatera dan Jawa didominasi oleh daging ayam ras dan bawang merah. Sesuai data BPS secara nasional, harga bawang merah meningkat mencapai 18,3% dibanding Oktober 2024.
Harga bawang putih naik 1,97%, minyak goreng 1,26%. Akan tetapi, harga beras mengalami penurunan sebesar 0,18%. Sehingga, penyumbang utama inflasi bulan November adalah bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, menyampaikan Aksi Bapanas dalam menjaga Inflasi dan HBKN Nataru 2024/2025.
Diantaranya, Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP, terutama pada wilayah dengan harga yang masih tinggi (Realisasi per 22 November 2024 sebesar 1,28 juta ton (91,74%)).
Selain itu, Nita Yulianis juga menyampaikan terkait Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III, Gerakan Pangan Murah HBKN Nataru 2024/2025, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Optimalisasi Kios Pangan.
Bapanas juga memberikan apresiasi kepada Pemda atas realisasi Dana Dekonsentrasi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah.
Di sisi lain, Kadiv Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari mengungkapkan telah merealisasikan SPHP beras s.d 24 November 2024 sejumlah 1,288,458 ton.
Dengan proporsi realisasi SPHP beras paling besar adalah pengecer (64%), diikuti distributor (30,3%), Satgas (3,4%), Pemda (1,2%), dan Sinergi BUMN (0,3%).
Di akhir rakor juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Keputusan tersebut terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (*)
